21/11/2011 10:09:38 WIB

Walaupun  pemerintah tengah giatnya menggalakkan program wajib belajar, tampaknya tak seperti itu yang dirasakan warga Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pasalnya, sedikitnya 120 anak putus sekolah terpaksa bekerja sebagai pengupas kerang atau kijing di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke.

Hal itu terkuak saat kegiatan reses Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Sharianta Tarigan, dengan warga RW01, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Dari data yang kami kumpulkan ada sekitar 120 anak-anak putus sekolah yang terpaksa membantu orang tuanya bekerja sebagai pengupas kerang atau kijing. Padahal, usia mereka masih wajib belajar. Oleh karena itu, kami meminta bantuannya agar mereka bisa mengenyam pendidikan," kata Suryadi, salah satu pengurus Karang Taruna RW01, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (30/03).

Lebih lanjut diungkapkannya, selain itu tak sedikit kaum pemuda Muara Angke yang masih menganggur. "Kami juga berharap bisa mendapatkan fasilitas pelatihan kerja seperti service handphone, komputer, maupun montir kendaraan agar pemuda di sini bisa hidup mandiri," katanya.

Keluhan serupa juga diutarakan, Suryani, salah satu pengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW01 yang mengatakan, saat ini bantuan pemerintah terhadap honorarium bagi pengasuh maupun pengajar sangatlah minim.

Padahal, keberadaan PAUD sangat dibutuhkan masyarakat sekitar. "Kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan PAUD ini karena sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi mereka yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke Taman Kanak-Kanak," katanya.

"Sebenarnya kan sudah BLKD yang bisa dimanfaatkan, memangnya tidak aktif di sini. Nanti akan saya fasilitasi," katanya sembari memberikan bantuan Rp 1 Juta kepada karang taruna untuk pelatihan reverasi handphone.

Dia juga menyayangkan masih adanya anak-anak wajib belajar yang harus terpaksa bekerja sebagai pengupas kijing maupun kerang. Sejatinya pemerintah melalui Sudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Utara tidak menutup mata dengan kondisi tersebut.

"Masalah ini akan kami bawa pada rapat paripurna dengan eksekutif. Begitu juga dengan kesejahteraan para pengajar di PAUD harus diperhatikan," tandasnya yang juga memberikan bantuan Rp 1 Juta bagi para guru PAUD di Muara Angke tersebut.